10+ Cara Membuat Peraturan Perusahaan dengan Mudah

Bagaimana Cara Membuat Peraturan Perusahaan? Jika perusahaan Anda berbadan hukum atau bisnis dengan badan hukum, Anda perlu mengetahui cara membuat peraturan perusahaan.

Anda harus memisahkan aset individu dari aset perusahaan. Pemisahan kedua hal tersebut harus jelas dengan badan hukum.

Beberapa perusahaan memiliki badan hukum dan beberapa tidak. Perusahaan adalah bentuk bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang memiliki pemilik dan mempekerjakan pihak lain dengan imbalan gaji atau bentuk lain.

Karena itu perlu dibuat regulasi operasional yang jelas.

Apa itu Peraturan Perusahaan?

Pengertian peraturan perusahaan sering ditemukan dan dijelaskan dalam berbagai informasi.

Namun secara umum dapat dimaknai bila peraturan perusahaan adalah aturan atau dasar bagi pengelolaan suatu perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hubungan perburuhan.

Pengertian Peraturan Perusahaan Menurut Para Ahli

Pengertian Peraturan Perusahaan Menurut Winarti dan Syahrizal (2012: 180)

Menurut Winarti dan Syahrizal (2012: 180) mengemukakan bahwa, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perusahaan yangmemperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pengertian Peraturan Perusahaan Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pengertian menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Peraturan perusahaan dibuat oleh siapa?

PP yang biasanya singkatan dari peraturan perusahaan adalah peraturan yang harus dibuat oleh perusahaan dan memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan.

Kapan Harus Membuat Peraturan Perusahaan?

Menurut pasal 2 ayat 1 Permennaker 28/2014, penetapan peraturan perusahaan diperlukan apabila perusahaan sudah memiliki jumlah karyawan minimal 10 orang.

Selain peraturan perusahaan yang diperlukan tersebut, pembuatan peraturan perusahaan bertujuan untuk menjadi landasan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis.

Masa Berlaku Peraturan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa perusahaan mempunyai batasan atau masa aktif paling lama 2 (dua) tahun dan harus diperbaharui setelah masa aktifnya habis.

Penyempurnaan atau perubahan peraturan perusahaan harus disetujui oleh beberapa karyawan/pekerja dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Tata Tertib Perusahaan: Tujuan, Komponen dan Contoh

Dasar Hukum Peraturan Perusahaan

Dalam Cara Membuat Peraturan Perusahaan anda perlu mengetahui dasar hukum dalam peraturan perusahaan.

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 1 No 2 , peraturan perusahaan adalah peraturan padaperusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Peraturan perusahaan harus dibuat ketika perusahaan memiliki lebih dari 10 karyawan dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat terpilih.

Namun, penting untuk diingat bahwa ini tidak berlaku untuk jenis perusahaan yang memiliki surat perjanjian kerja bersama.

Ketentuan Perusahaan telah digunakan secara sah jika lebih dari 30 hari telah berlalu sejak Ketentuan Perusahaan dianggap sah.

Dengan kata lain, jika lebih dari 30 hari telah berlalu, peraturan perusahaan dianggap sah.

Bagaimana Cara Membuat Peraturan Perusahaan?

Peraturan perusahaan itu bermacam-macam, misalnya contoh peraturan perusahaan CV, peraturan perusahaan PT, peraturan yayasan, peraturan koperasi atau peraturan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Berikut adalah cara membuat peraturan perusahaan yang bisa anda lakukan.

1. Ketahui Hukum atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku

Langkah pertama ketika membuat peraturan perusahaan yaitu poin dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dapat dipahami sebaik mungkin.

Bagaimanapun, ketentuan dan peraturan perusahaan harus diatur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Mempelajari Ulang Peraturan Perusahaan

Bagi Anda yang belum pernah mengeluarkan peraturan perusahaan, perlu mempelajari beberapa contoh peraturan perusahaan yang ada. Juga, itu disamakan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Jika perusahaan Anda telah menerbitkan peraturan perusahaan, Anda harus mendiskusikan keefektifan peraturan tersebut dan membandingkannya dengan undang-undang saat ini.

3. Perkirakan Dampak Peraturan Perusahaan di Masa Mendatang

Memperkirakan dampak peraturan perusahaan di masa mendatang adalah salah satu cara membuat peraturan perusahaan. Dalam menjalankan bisnis, kehati-hatian pun tidak lepas dari risiko yang mungkin timbul.

Pikirkan baik-baik tentang risiko itu, baik atau buruk. Dampak yang baik dapat diterapkan oleh perusahaan.

4. Mengetahui Hak dan Kewajiban karyawan juga Perusahaan

Hak dan kewajiban karyawan atau perusahaan menjadi poin penting yang perlu dicermati.

Kedua belah pihak harus memahami ketentuan Perusahaan dan menerapkannya dengan benar. Sehingga tidak terjadi perselisihan antara karyawan dengan perusahaan.

5. Melihat Misi dan Visi Perusahaan

Metode kelima dalam cara membuat peraturan perusahaan dengan mempertimbangkan misi, visi dan nilai-nilai budaya perusahaan.

Ketiga hal ini harus membantu untuk menggerakkan dan memimpin perusahaan secara harmonis.

6. Lihat Model Bisnis dan Industri

Setiap industri memiliki peraturan tertentu untuk perusahaan.

Oleh karena itu, ketika membuat tata tertib dan peraturan perusahaan, penting untuk diingat yaitu yang terlibat dalam proses bisnis tentang perusahaan di industri terkait.

7. Penentuan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan

Setiap peraturan perusahaan memiliki masa aktif. Karena perbaikan terus-menerus penting bagi manajemen perusahaan agar dapat memenuhi hak dan kemauan karyawan.

8. Menggunakan Bahasa yang Jelas

Cara Membuat Peraturan Perusahaan kedelapan yaitu menggunakan bahasa yang jelas pada saat penyusunan.

Saat membuat peraturan perusahaan, perlu untuk memilih kata, frasa, dan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang baik yang dapat dimengerti oleh semua lini bisnis.

Bahasa yang digunakan tidak ambigu, dan mudah dipahami untuk semua komponen

9. Perhatikan Editorial yang Digunakan

Ada beberapa faktor redaksi yang penting untuk diperhatikan dalam penulisan peraturan Perusahaan di masa mendatang.

Beberapa faktor tersebut adalah: pemilihan kata/frasa dan bahasa. Sedapat mungkin kata atau kata yang digunakan adalah kata/frasa yang dapat dipahami oleh setiap komponen perusahaan.

Artinya ketentuannya juga mudah dipahami untuk setiap komponen di perusahaan Anda.

Dalam hal bahasa, jauhi tata bahasa yang ambigu atau, yang paling penting mempunyai makna ganda.

Hal ini dilakukan agar ketentuan perusahaan tidak memiliki makna ganda dan menghindari salah tafsir yang dirasakan oleh setiap komponen perusahaan.

Karena kebijakan Perusahaan bersifat standar, hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau informal. Sebagai gantinya, gunakan Bahasa Indonesia Standar sesuai aturan Indonesia.

10. Menyusun Rancangan Peraturan Perusahaan

Cara Membuat Peraturan Perusahaan selanjutnya yaitu menyusun rancangan peraturan perusahaan. Setelah memahami dan mempertimbangkan beberapa hal penting, buatlah cetak biru.

Rancangan peraturan perusahaan perlu memuat beberapa hal penting mengenai peraturan yang akan berlaku di perusahaan Anda.

11. Penyerahan Rancangan ke Menteri Ketenagakerjaan

Ketika saran yang disampaikan sudah diterima pihak perusahaan, cepat edit draf seperti yang disarankan.

Dengan demikian, ketentuan yang diusulkan dapat konsisten dengan apa yang mereka usulkan.

Kalau sampai 14 hari tidak ada saran, jadi serahkan saja draf peraturan perusahaan yang sudah kamu siapkan ke kantor tenaga kerja.

Cantumkan pernyataan dalam draft kecuali jika kelompok pekerja atau serikat pekerja juga telah membuat saran untuk draft tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mengajukan draf ke Menteri Ketenagakerjaan. Persyaratan ini adalah:

• Rancangan peraturan perusahaan yang diajukan harus tersedia dalam rangkap tiga dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
• Bukti bahwa perusahaan telah mengikuti saran dari karyawan atau perwakilan karyawan saat menyusun draft (Baik itu mereka memberikan saran yang direkomendasikan atau tidak).
• Tambahkan permintaan tertulis dengan informasi tentang perusahaan.

Draf yang diajukan, bersama dengan beberapa persyaratan lainnya akan diperiksa oleh pihak menteri terkait.

Jika draf disetujui dan diputuskan oleh kementerian, pihak kementerian akan mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah draf dikirim.

Jika persyaratan tidak dipenuhi, kementerian akan mengembalikan draf peraturan perusahaan satu minggu setelah draf dikirimkan.

Draf yang dikembalikan kemudian berisi petunjuk tentang sisi mana yang harus dikoreksi.

Kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada menteri ketenagakerjaan lagi untuk disetujui.

Setelah semua menyetujui baik oleh kelompok perusahaan atau karyawan.

Langkah terakhir dalam cara membuat peraturan perusahaan yaitu dengan mengajukan rancangan peraturan perusahaan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan.

Baca juga: 7 Manfaat Melakukan Assessment di Perusahaan

Syarat Membuat Peraturan Perusahaan

Ada persyaratan peraturan yang berbeda untuk berbagai jenis perusahaan, seperti kebijakan perusahaan CV, peraturan perseroan terbatas, yayasan atau koperasi.

Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi untuk membuat peraturan perusahaan.

1. Disahkan Pejabat Daerah yang Berwenang

Peraturan perusahaan Anda harus disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang.

Jika perusahaan Anda berada di wilayah pemerintah kabupaten/kota, peraturan perusahaan harus ditetapkan oleh kepala dinas tenaga kerja di wilayah pemerintah kabupaten/kota.

Dan jika perusahaan Anda memiliki lebih dari satu perusahaan dalam satu provinsi dengan kabupaten atau kota yang berbeda, peraturan perusahaan Anda harus ditetapkan oleh kepala dinas di bidang ketenagakerjaan di provinsi tersebut.

Selain itu, harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial jika perusahaan Anda berada di provinsi yang berbeda.

2. Poin Penting Isi Peraturan Perusahaan

Syarat membuat peraturan perusahaan harus memuat beberapa hal penting, seperti:

Memahami beberapa poin penting tersebut memerlukan pembahasan yang mendalam agar peraturan perusahaan dapat disepakati oleh berbagai pihak seperti karyawan, pengusaha, serikat pekerja dan pejabat daerah.

3. Persyaratan Kelengkapan Dokumen

Permohonan peraturan perusahaan harus memenuhi berbagai kelengkapan dokumen.

Beberapa dokumen penting yang perlu dibuat adalah peraturan perusahaan yang lama, hal ini berlaku untuk perusahaan yang sebelumnya telah membuat peraturan perusahaan.

Rancangan atau draf peraturan perusahaan yang baru itu sebanyak tiga rangkap.

Selain itu, Anda juga harus menyiapkan pernyataan tidak keberatan dari ketua serikat pekerja atau perwakilan karyawan.

Hal ini juga dapat dilakukan dengan surat konfirmasi dari karyawan/perwakilan karyawan.

Jika surat dari ketua serikat pekerja atau serikat pekerja menyatakan tidak mampu, maka itu menjadi perjanjian kerja bersama (PKB) bagi perusahaan Anda yang memiliki serikat pekerja/serikat pekerja.

Terakhir, syarat untuk membuat peraturan perusahaan adalah melengkapi dokumen dengan surat persetujuan dari pihak perusahaan Anda, yang menyatakan apakah Anda tidak keberatan jika karyawan atau pekerja membentuk serikat pekerja atau serikat pekerja.

Baca juga: 15 Manfaat Manajemen Risiko bagi Perusahaan

Apa Saja isi dari Peraturan Perusahaan?

Apa peraturan perusahaan ini? Poin-poin berikut menjelaskan tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan isinya:

1. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Dalam peraturan perusahaan perlu diatur hak dan kewajiban perusahaan. Misalnya, seorang pengusaha berhak menerima hasil kerja karyawannya sesuai dengan kesepakatan.

Di sisi lain, pengusaha juga harus membayar kewajiban berupa gaji dan fasilitas lainnya bagi karyawan yang telah bekerja pada mereka.

Peraturan ini perlu dirinci untuk menghindari perselisihan di masa depan, termasuk masalah gaji, jam kerja, dan tanggal pembayaran.

2. Hak dan Kewajiban Karyawan

Pekerja berhak mendapatkan gaji yang sama sesuai kesepakatan dan beberapa hal lainnya seperti jaminan sosial atau jaminan kesehatan, terutama bagi pekerja tetap.

Sebaiknya karyawan memenuhi kewajibannya berupa menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

3. Persyaratan di Tempat Kerja

Bagaimanapun, perusahaan Anda harus memiliki persyaratan tertentu bagi mereka yang dapat bekerja di tempatnya.

Misalnya, jika perusahaan bergerak di bidang desain, maka lulusan desain komunikasi visual akan lebih diprioritaskan.

Contoh lain: jika perusahaan membutuhkan sekretaris, lulusan sekretariat diprioritaskan daripada lulusan lainnya.

Selain itu, perusahaan dapat menggunakan keterampilan untuk menentukan persyaratan berdasarkan pengalaman masa lalu.

Misalnya, perusahaan yang bekerja di industri IT lebih memilih mereka yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang ini daripada lulusan baru (fresh graduate).

Tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan, persyaratan lain mungkin juga berlaku, misalnya. kepribadian yang menarik atau memiliki kendaraan Anda sendiri.

4. Tata Tertib

Tata tertib ini harus masuk dalam peraturan perusahaan untuk menjaga kesetaraan dan menghindari diskriminasi di lingkungan kerja.

Contoh tata tertib perusahaan, misalnya, mengharuskan semua karyawan tiba sebelum pukul 8 pagi, dan mereka yang terlambat akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pengurangan gaji.

Untuk alasan kenyamanan pelanggan, peraturan lain juga dapat diterapkan. Sebagai contoh, seorang pegawai yang memiliki pekerjaan di bagian customer service dituntut untuk bersikap ramah dan menebar senyum.

Selain itu, jika karyawan lelah, upaya harus dilakukan agar hal ini tidak terlihat oleh pelanggan.

5. Masa Berlaku

Masing-masing ketentuan ini harus menyatakan periode selama beroperasi atau berlaku.

Periode ini juga menunjukkan apakah sesuai status karyawan kontrak atau tetap. Jika status karyawan adalah kontrak, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperbarui atau tidak ketika kontrak berakhir.

Meskipun peraturan operasional ini dibuat oleh setiap perusahaan, namun juga harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Misalnya, setiap perusahaan yang memiliki anak perusahaan hanya diperbolehkan membuat satu peraturan perusahaan dan ini ada dalam Permenaker No. 28 Tahun 2014.

Jadi apa tahapan untuk membuat peraturan perusahaan? Tahapan pembuatan peraturan perusahaan bagi para pekerja ini diatur dalam UU No. 13 tahun 2013.

Berikut ringkasan tingkatannya:

a. Penyusunan Rancangan

Rancangan ini dapat direncanakan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan dan secara umum memuat hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, tata tertib, persyaratan kerja dan jangka waktu berlakunya peraturan tersebut.

Draf ini masih terbuka untuk berbagai saran dan pihak perusahaan harus fleksibel dalam mempersiapkan draft sebelum ditetapkan lebih lanjut.

b. Mendapatkan saran dari perwakilan karyawan

Jika ketentuan tersebut ingin diterapkan secara maksimal, sebaiknya pihak perusahaan melibatkan perwakilan pekerja untuk memberikan usulan.

Prosedur untuk mendapatkan saran ini diatur oleh undang-undang dan dibatasi hanya 14 hari.

Jika perwakilan karyawan tidak memberikan tanggapan setelah jangka waktu tersebut, perusahaan berhak mengajukan legitimasi kepada Menteri Tenaga Kerja.

c. Pengesahan Peraturan Perusahaan

Setelah melewati semua tingkatan di atas, perusahaan harus terlebih dahulu mencari pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan sebelum peraturan tersebut dapat diterapkan.

Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30 hari setelah Perusahaan melengkapi persyaratan dan persyaratan berkas sejak pengajuan diterima.

Berkas tersebut termasuk permohonan tertulis, profil perusahaan, dokumen hukum perusahaan dan surat informasi tentang permintaan saran dan pendapat dari perwakilan karyawan atau serikat pekerja.

Contoh Peraturan Perusahaan

Ada banyak contoh peraturan perusahaan dan Anda dapat dengan mudah menemukannya di beberapa sumber di internet.

Berikut adalah beberapa contoh umum peraturan perusahaan yang dapat Anda menjadi referensi:

1. Setiap pegawai wajib berperilaku tertib dan santun dengan ketentuan sebagai berikut:
   – Pakaian kerja pria, kemeja lengan panjang disesuikan dengan celana panjang
   – Jeans dan kaos tidak diperbolehkan
   – Pakaian kerja untuk wanita, lengan panjang disesuikan dengan celana atau rok panjang
2. Setiap karyawan wajib datang paling lambat 15 menit pada jam kerja
3. Karyawan yang terlambat berdasarkan ketentuan di atas tanpa pemberitahuan sebelumnya akan dianggap tidak hadir.
4. Setiap karyawan harus mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu mulai dari pukul 20.00 hingga 17.00.

Contoh Peraturan Perusahaan Doc

Bagi yang membutuhkan contoh peraturan perusahaan doc atau format docx bisa di download disini Download Peraturan Perusahaan Docx

Bisakah Kantor Cabang Membuat Peraturan Perusahaan Sendiri?

Banyak yang bertanya mengenai bagaimana Cara Membuat Peraturan Perusahaan di kantor cabang? tapi untuk itu apakah bisa membuat peraturan perusahaan di kantor cabang?

Peraturan perusahaan atau PP tersebut berlaku untuk masing-masing cabang perusahaan, namun cabang/unit cabang dapat membuat PP turunan yang berjalan di masing-masing cabang/unit.

PP yang diturunkan dapat membuat pengaturan khusus yang sebanding dengan keadaan masing-masing cabang perusahaan.

Dengan demikian, PP yang dibuat oleh cabang harus berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh direktur perusahaan kepada manajer cabang.

Lebih jelas mengenai cara membuat peraturan perusahaan bisa melihat video dibawah ini

Penutup

Setiap perusahaan tentunya memiliki peraturan tersendiri. Peraturan perusahaan itu sendiri tentu bukan tanpa alasan.

Mendisiplinkan karyawan dan mencapai tujuan perusahaan menjadi alasan dibuatnya kebijakan perusahaan.

Tindakan pencegahan perusahaan tidak boleh dianggap enteng. Ada beberapa cara untuk membuat penentuan ini dengan benar.

Sekian artikel berjudul 10+ Cara Membuat Peraturan Perusahaan dengan Mudah, semoga bermanfaat.