Apa Perbedaan UMK dan UMR juga UMP? ini Penjelasannya

Apa Perbedaan UMK dan UMR? Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang disebut UMK dan UMR, jadi sudahkah Anda memahami betul arti atau pengertian dari 3 istilah yang berkaitan dengan gaji?

Pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan beberapa bentuk aturan dan ketentuan mengenai upah minimum pekerja di suatu daerah.

Seperti kita ketahui beda UMR dan UMK pada semua provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Jawa Tengah dan lain-lain sudah memiliki peraturan sendiri mengenai UMR dan UMK bagi setiap pegawai atau karyawan di bidang ini.

Perbedaan UMR dan UMK banyak belum mengetahui, beberapa dari Anda mungkin sulit membedakan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMR (Upah Minimum Regional).

Yang pada dasarnya membandingkan kedua istilah ini dan ingin mengetahui perbedaan UMR dan UMK menyangkut wilayah dimana UMK adalah minimum berjalan untuk setiap kabupaten atau kota, umumnya setiap wilayah memiliki UMK yang berbeda berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

Sedangkan UMR adalah upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah di provinsi anda.

Selain itu, peraturan tentang upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dilaksanakan oleh gubernur provinsi atas saran walikota dan dewan pengupahan pemerintah daerah berdasarkan perhitungan standar KHL (Kehidupan Hidup Layak) di wilayah tersebut.

Dan untuk peraturan tentang UMR (upah minimum regional) yang diterapkan secara lokal oleh gubernur dan berlaku untuk kabupaten atau kota yang belum memiliki dewan pengupahan.

Mengenai perbedaan UMK dan UMR, hal tersebut telah tertuang dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Dimana terdapat ketentuan yang menentukan jumlah pengupahan tenaga kerja sesuai UMK dan UMR dalam satu wilayah perusahaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah saat menetapkan upah minimum.

UMP, UMK dan UMR di Indonesia

Dalam menentukan mekanisme penggajian, Indonesia memiliki beberapa pola. Mekanisme penggajian ini mempengaruhi besarnya gaji yang dibayarkan kepada beberapa karyawan dalam suatu perusahaan.

Perlakuan mekanisme ini bertujuan untuk penggajian dari sebagian pengusaha secara wajar dan tidak berlaku semena-mena terhadap karyawan yang bekerja di perusahaannya. Warga setempat mengenali mekanisme ini dengan memanggil UMR.

November 2021 lalu, pemerintah daerah mengumumkan besaran UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) untuk tahun 2022.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mengumumkan besaran gaji minimum pada akhir tahun yang akan berlaku pada tahun berikutnya.

Penetapan upah minimum sebagai akibat dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Tingkat remunerasi karyawan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah menyelaraskan upah minimum dengan harga bahan pokok, standar hidup, tingkat inflasi, pendapatan rata-rata daerah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perekonomian nasional.

UMR, UMP dan UMK menjadi bahan perbincangan, khususnya bagi mereka yang dicap sebagai kelas pekerja.

Hal ini wajar karena setiap pekerja harus memastikan apakah hak-haknya terpenuhi atau tidak dan apakah mereka menerima gaji yang sesuai dengan upah minimum saat ini.

Selanjutnya seperti yang kita ketahui, apabila besaran atau besarnya UMR dan UMK ditetapkan melalui kesepakatan berbagai pihak termasuk perusahaan, pekerja, dengan pemerintah daerah, maka penetapan ini harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha atau perusahaan agar membayar Gaji Minimum karyawan juga masing-masing karyawan pada tingkat yang disetujui.

Jika dapat dibuktikan tidak mematuhi peraturan, maka perusahaan akan menghadapi ancaman yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana sudah mengetahui penjelasan singkatnya, saatnya masuk bagian perbedaan UMK dan UMR dibawah ini.

Baca juga: Aturan Cuti PNS: Menikah, Melahirkan dan Lainnya

Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan UMR, UMP dan UMK

Tentunya terdapat bebepa faktor yang mempengaruhi UMR, UMP dan UMK. Tentu saja ini perlu dipahami sebelum masuk penjelasan perbedaan UMR dan UMK.

Aspek terpenting yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK berdasarkan PP 36 Tahun 2021 Pasal 25 Ayat (2) adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baik UMP maupun UMK secara umum mengontrol perhitungan dan kenaikan inflasi, kemajuan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita dan jumlah penduduk yang bekerja.

Nah, untuk mengetahui lebih jauh perbedaan UMK dan UMR, kami rangkum informasi terkait dari sejumlah sumber terpercaya, dan bisa Anda baca pada pembahasan di bawah ini.

Berbedaan UMK dan UMR

Seperti yang kita ketahui, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dalam hal peran, yaitu berupa pengaturan upah minimum di suatu kabupaten dan provinsi yang tersebar di seluruh nusantara.

Lalu bagaimana kita mengetahui perbedaan UMK dan UMR? Berikut kami sajikan informasinya dalam bentuk tabel bedanya UMR dan UMK berikut ini:

Sejauh ini, tahukah Anda apa perbedaan UMK dan UMR? Anda dapat merujuk pada tabel di atas di mana UMR adalah gaji minimum yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan undang-undang yang relevan dan memiliki jumlah yang sama untuk jumlah atau nilai nominal UMP.

Dan UMK sebagai upah minimum di suatu kabupaten atau kota yang penetapannya dilaksanakan oleh gubernur setempat setelah mendapat acuan dari dewan pengupahan dan walikota sesuai dengan KHL (kebutuhan hidup layak) di daerah tersebut, yang tentunya berbeda dengan kota-kota lain.

Jadi apa perbedaan UMK dan UMR? simak penjelasan dibawah ini

Upah Minimum Regional (UMR)

Jika kita bandingkan semua kondisi mekanisme penggajian yang ada, UMR adalah kondisi yang paling sering didengar warga. Namun sebenarnya istilah ini tidak berlaku secara hukum, lho!

Pemerintah mengatur pelaksanaan UMR dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.

Dalam peraturan ini, mekanisme penggajian terdiri dari dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II.

Setelah dikoreksi dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000, batas waktu tersebut tidak berlaku lagi.

UMR Tingkat I berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), dan UMR Tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Jadi jika kita mengarah pada undang-undang saat ini. UMR tidak identik atau sesuai, yang sesuai adalah UMP dan UMK. Namun pada kenyataannya istilah UMR masih cukup dikenal di masyarakat dalam hal upah minimum.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah upah minimum provinsi yang berlaku untuk semua kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Semua pelaku industri dan usaha harus mematuhi ketentuan ini dan mematuhi hak-hak tenaga kerja yang sesuai dengan wilayah di mana perusahaan berada.

Besaran UMP tiap provinsi berbeda-beda dan tergantung pada sebaran industri dan faktor lain seperti biaya hidup pokok dan pergerakan inflasi.

Secara umum, daerah dengan industri besar dan biaya hidup memiliki UMP yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi mengenai besaran UMP 2022 yang dirilis November lalu, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang menerima UMP tertinggi sebesar Rp 4.452.724 sedangkan Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah yakni Rp 1.813.011 .

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK sebagai upah minimum yang berlaku di suatu kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur. Artinya, mungkin ada perbedaan gaji di provinsi yang sama.

Dalam memutuskan UMK, gubernur memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan negara dan bupati/walikota.

Umumnya disamakan dengan industri, harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi kabupaten/kota tertentu.

Ketinggian UMK juga harus sama atau lebih tinggi dari UMP. Misalnya UMP Kota Garut dan Kabupaten Bandung harus sama atau lebih tinggi dari UMP Jawa Barat.

Efek Kenaikan UMR, UMP dan UMK

Setelah mengetahui Perbedaan UMK dan UMR, jadi pastikan anda membaca juga efek kenaikan UMR, UMP dan UMK pada penjelasan ini.

Kenaikan gaji seperti UMR, UMP dan UMK biasanya dilakukan setiap tahun berdasarkan Pasal 26 ayat (1).

Diambil dari Smart Presence, efek yang dirasakan karyawan dan pebisnis ketika UMR, UMP dan UMK mengalami kenaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya beli

Jika terjadi kenaikan UMR, UMP dan UMK tentu akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat.

Semakin tinggi daya beli, semakin kuat perekonomian negara bagian federal atau kabupaten/kota.

Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat telah mendorong banyak usaha kecil tumbuh di provinsi dan kabupaten/kota.

2. Kenaikan Harga Barang

Salah satu dampak nyata dari kenaikan UMR, UMP, dan UMK adalah kenaikan harga komoditas.

Tentu saja, penduduk setempat tidak mengharapkan itu. Namun, kenaikan harga komoditas umumnya dikendalikan oleh pemerintah.

Semakin tinggi harga barang, semakin baik penduduk dapat memenuhi standar hidup mereka.

3. Warga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera

Dampak lain yang dirasakan warga saat UMR, UMP dan UMK mengalami lonjakan adalah mampu memenuhi kebutuhan dan hidup layak seiring dengan naiknya harga komoditas.

Setujukah Anda bahwa peningkatan UMR, UMP, dan UMK dapat membuat hidup Anda lebih sukses?

4. Tentu saja, Upah karyawan juga meningkat

Tentu saja, ketika Anda mendengar “upah naik” Anda menyukainya dan itu menyenangkan untuk dan ingin segera terlaksana! Tapi jangan terburu-buru, ya!

Jika UMR, UMP, dan UMK mengalami kenaikan, maka otomatis gaji Anda sebagai pegawai atau karyawan akan naik sesuai dengan peraturan gubernur dan imbauan walikota atau bupati.

Upah meningkat secara otomatis sehingga Anda dapat memenuhi setiap kebutuhan.

5. Masih ada Pelaku Usaha yang Melakukan PHK

Meski gaji karyawan sudah naik, masih ada peluang jika perusahaan masih melakukan PHK.

Dengan kenaikan upah minimum, harga kebutuhan pokok juga meningkat. Jika keuangan perusahaan tidak konstan selama beberapa tahun, Anda sebagai karyawan mungkin akan diberhentikan dari pekerjaan.

Penutup

Demikian gambaran perbedaaan UMR dan UMK dari kami. Sebutan yang lebih populer di kalangan warga adalah UMR, namun yang fungsinya sama menurut ketentuan hukum adalah UMP dan UMK.

Bagi Anda yang bekerja di perusahaan, coba cek UMP dan UMK di bidang Anda. Anda berhak menerima apa yang menjadi hak Anda sebagai karyawan.

Nah itu saja informasi yang dapat kami berikan mengenai perbedaan UMK dan UMR. Semoga informasi Apa Perbedaan UMK, UMR dan UMP? ini Penjelasannya bermanfaat untuk anda semua. Terimakasih banyak